Badan Karantina Pertanian
Profil
· Profil
· Tupoksi
· Visi dan Misi
· Struktur Organisasi

Layanan Pengaduan


Layanan Informasi


Form Pengaduan

Pengaduan


Menu Utama
  • Depan
  • Arsip Berita
  • Downloads
  • Feedback
  • Gallery
  • Kirim Berita
  • Kontak
  • Search
  • Topics
  • Web Links

  • Pencarian



    Hit
    Kami sudah menampilkan
    4603115
    halaman sejak Maret 2013

    PEMUSNAHAN SEBAGAI SALAH SATU TINDAKAN KARANTINA ( SEBUAH KEHARUSAN )
    Dikirim oleh budi - pada Selasa, 10 Juni 2014

     

    Mungkin kita pernah melihat, mendengar ataupun membaca berita di media mengenai tindakan pemusnahan terhadap suatu produk (utamanya produk pertanian) yang dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian, baik dalam jumlah skala kecil maupun bahkan dalam jumlah dengan skala yang besar. Hal yang mungkin akan cenderung terlintas dipikiran masyarakat adalah menyayangkan tindakan pemusnahan yang dilakukan, atas dasar asumsi bahwa produk/barang (benih/bibit maupun hasil pertanian) yang dimusnahkan (apalagi dalam jumlah yang banyak) tersebut dapat dimungkinkan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan ataupun dapat diperdagangkan kembali karena memiliki nilai ekonomis. Asumsi tersebut akan diperkuat lagi apabila jika tindakan pemusnahan yang dilakukan “hanya” dikarenakan tidak adanya kelengkapan administrasi berupa dokumen karantina tumbuhan dari daerah asal/negara asal (*setidaknya alasan tersebut yang kerap mencuat di media).

    Konsekuensi perdaganganglobal (eksport/import) saat ini sangat memungkinkan terjadinya perpindahan suatu produk/barangdari suatu daerah ke daerah lain, dari suatu negara ke negara lain berlangsung dengan begitu cepat dan akan cenderung sulit terkontrol, tidak terkecuali disektor pertaniankhususnya di Indonesia, dimana sektor pertanian merupakan bidang kehidupan pokok bagi sebagian besar penduduknya dan berpengaruh langsung pada kondisi ekonomi negara.Kondisi tersebut tentunya akan seiring dengan meningkatnya potensi ancaman, khususnya terkait dengan keberadaan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) secara umum dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang merupakan organisme pengganggu tumbuhan yang secara khusus ditetapkan oleh Kementerian Pertanian untuk dicegah penyebarannya diwilayah Republik Indonesia.

     


    Untuk melakukan pengawasan dan tindakan terhadap potensi ancaman tersebut tentunya perlu dilakukan penerapan sistem perlindungan tanaman yang diantaranya berupa karantina tumbuhan, dimana penyelenggaraannya dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian. Peran penting Karantina tumbuhan Indonesia tidak akan pernah lepas dari aspek perlindungan tanaman, kesehatan manusia, kelestarian alam dan keamanan suatu daerah/negara; karena dalam kegiatan karantina tumbuhan secara garis besar terkait dengan upaya-upaya yang meliputi :
    1. Mencegah masuknya OPT/OPTK yang belum terdapat disuatu wilayah yang akan dimasuki.
    Jika peran penting Karantina Tumbuhan ini tidak terlaksana dengan baik, maka tentunya OPT/OPTK akan lolos masuk kesuatu wilayah dan akan merusak tanaman dan sumber daya hayati lainnya yang ada di wilayah tersebut. Kerusakan akan menurunkan produksi pertanian, yang tentunya pula akan berpengaruh pada sektor perekonomian, bahkan akibat lebih lanjut akan mempengaruhi sektor lainnya seperti sektor sosial dan politik.
    2. Mencegah penyebaran OPT/OPTK yang telah terdapat disuatu wilayah (meskipun masih terbatas pada wilayah tertentu) ke wilayah lain yang masih bebas dari OPT/OPTK tersebut.
    Pada kondisi ini, Karantina Tumbuhan harus memainkan perannya secara optimal dengan melakukan pencegahan penyebaran/penularan ke wilayah lain, agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari.
    3. Mencegah OPT/OPTK tertentu keluar dari suatu wilayah, dimana wilayah lain tidak menghendakinya.
    Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta Peraturan Pemeintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan pada dasarnya sudah sangat jelas memberikan penegasan bahwa segala bentuk pengiriman tanaman/tumbuhan (semua jenis sumber daya alam nabati) dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah, wajib untuk dilaporkan kepada pihak berwenang (dalam hal ini Balai Karantina Pertanian); hal tersebut tentunya selain sebagai bentuk itikad baik dalam mematuhi aturan yang berlaku, juga sebagai bentuk tanggungjawab dari pihak pemasok bahwa produk/barang berupatanaman/tumbuhan (semua jenis sumber daya alam nabati) yang diedarkan benar-benar layak dan tidak bermasalah ditinjau dari berbagai aspek. Namun disisi lain harus diakui bahwa masih terdapat beberapa kasus yang mengakibatkan sebuah produk/barang (bibit maupun produk segar pertanian) dianggap bermasalah dan perlu untuk ditindaklanjuti oleh pihak karantina. Tindaklanjut secara teknis yang dilakukan meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, penahanan, perlakuan, penolakan, hingga pada tindakan pemusnahan.
    Untuk tindakan pemusnahan suatu produk (baik bibit maupun produk segar hasil petanian) oleh pihak Karantina Pertanian sebagaimana yang telah diuraikan di awal, perlu untuk diketahui bahwa selain faktor administrasi berupa ketidaklengkapan dokumen karantina pengiriman dari daerah asal yang telah dipersyaratkan, faktor yang pada dasarnya paling utama adalah pencegahan masuk dan menyebarnya hama penyakit tumbuhan ke suatu wilayah. Terdapat beberapa indikasi potensi resiko yang melatarbelakangi tindakan pemusnahan tersebut, yaitu :
    1. Masuknya hama penyakit tumbuhan yang bisa bermutasi dan menjadi hama baru, atau disebut Invasive Alien Species (IAS).
    2. Hama dan penyakit yang terbawa dapat berkembang lebih ganas dibanding pada tempat asalnya, hal itu dipengaruhi berbagai faktor seperti kelembaban, pH tanah, iklim, cuaca dan lain sebagainya yang mungkin lebih cocok; dan hal ini menjadi ancaman serius bagi pertanian disuatu wilayah.
    3. Efek paling parah yang ditimbulkan dari masuknyahama penyakit yang sebelumnya tidak terdapat diwilayah tersebut adalah rusaknya sumberdaya alam dan musnahnya spesies tertentu.
    4. Masyarakat/konsumen/petani akan merasa tidak terlindungi dan akan semakin selektif  jika akan mengonsumsi makanan atau menggunakan benih ilegal.
    Tindakan pemusnahan merupakan bagian dari tindakan karantina sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya bagi pengiriman produk/media pembawayang tidak memiliki dokumen yang sah, serta tidak lolos uji laboratorium.
    Dengan adanya tindakan-tindakan tegas terhadapperedaran produk/barang illegal dan tidak memenuhi persyaratan tersebut, diharapkan masyarakat/petani bisa merasa terlindungi dari masuknya bibit-bibit penyakit  yang bersumber dari OPT/OPTK   yang tentunya akan sangat merugikan. Diharapkan pula kinerja dari pihak Balai Karantina Pertanian dapat lebih ditingkatkan, dengan tentunya senantiasa berkoordinasi dengan pihak-pihak/instansi terkait lainnya, agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa lebih maksimal.



    KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
    Copyright © Balai Karantina Kelas II Palu 2013