Badan Karantina Pertanian
Profil
· Profil
· Tupoksi
· Visi dan Misi
· Struktur Organisasi

Layanan Pengaduan


Layanan Informasi


Form Pengaduan

Pengaduan


Menu Utama
  • Depan
  • Arsip Berita
  • Downloads
  • Feedback
  • Gallery
  • Kirim Berita
  • Kontak
  • Search
  • Topics
  • Web Links

  • Pencarian



    Hit
    Kami sudah menampilkan
    4574954
    halaman sejak Maret 2013

    BKP Kelas II Palu Melaksanakan Public Hearing Menuju Zona Hijau
    Dikirim oleh arief - pada Rabu, 17 September 2014

    PALU- Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas II Palu mengelar Public Hearing Menuju Zona Hijau Standar Pelayanan Public di Aula Kaledo BKP Kelas II Palu, Senin (15/9). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).



    Kepala BKP Kelas II Palu, Ir Junaidi MM mengungkapkan sebagai Instansi pemerintah yang sifatnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, BKP Kelas II Palu telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP), guna memberikan pelayan kepada pengguna jasa agar memperoleh informasi dan pelayanan yang jelas.

    Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga Sulteng dari masuk dan tersebarnya hama penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), dari luar negeri dan dari suatu daerah kedaerah lainnya. Hal tersebut Kata dia, guna memperbaiki akselerasi perdagangan baik domestik maupun perdagangan internasional.

    Sehingga, kata Junaidi, Public Hearing tersebut dilakukan utuk mendpat pemasukan dari pengguna jasa perihal SPP yang telah disusun. Dimana kata dia, merupakan wujud keseriusan BKP Palu, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar baik pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tanggung jawab Negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dapat diwujudkan. 

    “Dengan demikian akan terbangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan Negara sebagai penyelenggara layanan public,” jelasnya.

    Sementara untuk jenis layanan dan standar waktu layanan yang disepakati, kata Junaidi nantinya dituangkan dalam standar pelayanan publik BKP Palu, sehingga diharapkan terlayaninya masyarakat atau pengguna jasa yang ingin mengetes komoditasnya keluar pulau (domestik) maupun yang keluar negeri (ekspor) dengan cepat, mudah, terjangkau, terukur dan berkualitas sesuai dengan aturan serta standar yang ditetapkan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

    Sedangkan Dlam pertemuan tersebut, kata dia, menghasilkan kesepakatan antara lain BKP Palu sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan maklumat layanan jam kerja layanan berdasarkan pada keputusan Presiden no. 68 tahun 1995 tentang hari kerja dilingkungan lembaga pemerintah.

    “Karena itu kita menetapkan hari kerja paling lama tujuh hari kerja sejak dipublikasikan terhadap Standar Waktu Pelayanan,sebab BKP Palu menerima tanggapan atau masukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak batas akhir pengajuan tanggapan atau masukan dari pengguna jasa atau pihak terkait untuk dibahas bersama dalam upaya perbaikan kembali, yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi Standar Pelayanan BKP Kelas II Palu,”jelasnya.

    Sementara dari pihak Ombudsman Sulteng, mengungkapkan standar pelayanan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada  masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

    Dalam pandangannya Ombudsman, Karantina Pertanian Palu Berada pada zona hijau dengan penilaian 98 persen sangat baik dan sangat mendukung program Gubernur Sulteng, khususnya instansi pemerintah di Sulteng yang ‘’ BKP Palu adalah yang pertama kalinya melakukan public hearing seperti ini dngan mengundang Ombudsman sebagai saksi, ini merupakan suatu kemajuan dalam organisasi pemerintahan khususnya di Sulteng, sehingga kami memberikan apresiasi tersendiri kepada Karantina Pertanian Palu dan ini diharapkan dapat diikuti oleh instansi-instansi pemerintah di Sulawesi Tengah,’’ pungkasnya.




    KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
    Copyright © Balai Karantina Kelas II Palu 2013